Menurut ibu Ana, seorang warga Jalan Komyos Sudarso, mendukung rencana KPK untuk membangun gedung baru karena dia menilai gedung yang saat ini ditempati sudah tidak layak lagi. Dia membandingkan antara pembangunan gedung baru KPK dan DPR, lebih memilih KPK. Karena dia menilai DPR sekarang ini bukan untuk rakyat melainkan untuk mereka sendiri. Sedangkan KPK memberantas korupsi yang ada di DPR.
Suara Ibu Ana
Sementara itu menurut Susi seorang guru di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan, mendukung jika hal tersebut baik untuk rakyat. Namun dia menyoroti pembangunan di bidang pendidikan agar lebih diperhatikan.
Suara Susi
Senada dengan pendapat sebelumnya, Ryan seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Pontianak juga mendukung rencana pembangunan gedung baru KPK. Dia menilai hal itu untuk kebaikan masyarakat dan negara Indonesia dalam memberantas korupsi ditanah air.
Suara Ryan
Sulaiman seorang warga Sungai Jawi Dalam juga mendukung rencana KPK. Dinilainya gedung baru dan fasilitas juga penting agar kinerja KPK lebih baik dari sebelumnya.
Setelah terjadi aksi blokade jalur pengiriman kapal batu bara di Sungai Barito, Kalimantan Selatan, tampaknya pemerintah pusat menjadi gusar. Pasalnya sebagian besar bahan bakar PLN di pulau jawa bersumber dari Kalimantan. Tidak menginginkan aksi blokade terus berlanjut dan ancaman para gubernur Kalimantan untuk tidak mengirim bahan tambang dari Kalimantan, maka setelah dilakukan pertemuan antara pemerintah pusat (Menteri ESDM, Jero Wacik ) dengan para gubernur, akhirnya disepakati untuk menambah kuota BBM ke Kalimantan. #KalimantanMenggugat
Bagaimana tidak menggugat pemerintah pusat jika wilayah penghasil alam yang digunakan untuk pembangunan malah daerahnya dilupakan oleh pemerintah. Hal itu terjadi pada Kalimantan dan Papua. Bagaimana rakyat tidak marah dan bagaimana tidak terjadi gesekan sosial jika antara satu wilayah dengan wilayah lain dibedakan pembangunannya Jika kondisi alam, kondisi geografisnya dianggap kendala untuk melakukan suatu pembangunan pada Kalimantan dan Papua, tentunya pemerintah pusat harus lebih bijak bagaimana untuk melakukan pembangunan pada daerah yang dianggap sulit untuk dijangkau. Kita lihat saja Amerika, Eropa, Jepang, maupun negara-negara yang kondisi geografisnya tidak jauh ekstrem dengan Kalimantan dan Papua, tetapi negara tersebut bisa membangun jalan yang menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Jika ada kemauan dan usaha keras dari pemerintah sendiri, tentunya tidak ada istilah ''pembedaan pemberlakukan pembangunan''.
Jika kita lihat antara Jakarta dengan Jawa Barat, Jawa Timur,Jawa Tengah dapat saling terhubung menggunakan saranan jalan darat, sementara Kalimantan? antara Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah saja belum bisa dilalui melalui daratan. Ironis bukan, dimana Kalimantan sebagai wilayah kaya dengan alamnya yang hasilnya digunakan untuk pembangunan di Jawa, Sumatera dan Sulawesi, malah terlupakan dan terabaikan.
Sekali lagi rakyat butuh pemberlakukan pembangunan yang sama antara satu wilayah dengan wilayah lain. Hendaknya pemerintah berbuat untuk anak bangsa, berbuat untuk Kalimantan dan Papua yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Kalimantan masih berharap akan perbuatan nyata dari pemerintah pusat. Bukankah Pemimpin yang baik adalah yang mengulurkan harapan bukan menghancurkan harapan. Oleh karena itu penuhilah harapan rakyat Kalimantan dan Papua. Rakyat Kalimantan dan Papua butuh tindakan nyata dari pemerintah bukan wacana, dan juga bukan pencitraan diri. Jika harapan rakyat Kalimantan dan Papua tidak juga dipenuhi, maka antara wilayah dengn negaranya tentu sudah tidak ada keserasian untuk bersama. Ibarat pasangan yang sudah menikah, kalau sudah tidak serasi, sudah tidak sepaham, sudah tidak sekata, keputusannya tentulah berpisah atau bercerai. Begitu juga dengan Negara, jika satu wilayah sudah tidak sehaluan, tida serasi dengan negaranya tentunya jalan keluar adalah berpisah.#KalimantanMenggugat.
Meskipun demikian, Rakyat Kalimantan dan Papua tidak menginginkan hidup sendiri, karena rakyat merasa Bagian Dari NKRI. Walaupun begitu, tentunya cinta saja tidak mencukupi, apatahlagi rasa nasionalisme itu tidak mencukupi untuk perkembangan suatu wilayah. Oleh karena itu segeralah bertindak wahai pemerintah. Buktikan nyali untuk berbuat dan memberlakukan pembangunan yang sama di Kalimantan dan Papua.
"Suara Rakyat : #KalimantanMenggugat "
Udah bace jangan lupa follow twitter kamek ye, @Pecidasase
Beberapa hari lalu terjadi aksi blokade jalur pengiriman kapal batu bara di Sungai Barito, Kalimantan Selatan. Aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat Kalimantan, khususnya Kalsel ini terkait permintaan penambahan kuota BBM yang belum juga dipenuhi oleh pemerintah pusat. Seperti kita ketahui Pulau Kalimantan merupakan pulau yang kaya akan hasil alamnya, baik itu kayu,tambang maupun sumber daya alam lainny. Namun sayangnya walaupun kaya akan hasil alamnya, pembangunan dan kebutuhan rakyat Kalimantan jauh dari apa yang diharapkan.
Jangan mempertanyakan rasa nasionalisme rakyat jika pemerintah sendiri tidak bersikap adil. Yang paling merasakan ketidakadilan pemerintah adalah dari daerah perbatasan. Kondisi jalan yang penuh lobang,daerah yang belum teraliri listrik, krisis air bersih, keberadaan sekolah yang minim, dan banyak lagi ketidakadilan yang masyarakat diperbatasan rasakan.
Kalimantan Menggugat... Kalimantan Menggugat karena ketidakadilan Pemerintah Pusat!
Udah bace jangan lupa follow twitter kamek ye, @Pecidasase
Beberapa pekan lalu kabar tak sedap kembali mengguncang wakil rakyat kita. Pasalnya ada video mesum yang mirip dengan salah satu anggota DPR RI. Tak khayal lagi keberadaan video yang belum pasti siapa pemerannya ini menjadi bulanan media di tanah air. Namun seiring waktu berita tersebut mulai meredup dan kepastian akan video tersebut apakah diperankan oleh anggota DPR RI atau tidak masih belum diketahui oleh masyarakat. Bagaimanakah tanggapan masyarakat mengenai video mesum tersebut? Berikut cuplikannya :
Abdul Wahab seorang karyawan swasta mengungkapkan seandainya video itu benar diperankan oleh anggota DPR RI dari fraksi bewarna merah itu, hal itu sangat memalukan buat bangsa Indonesia. Namun seandainya salah hendaknya diklarifikasi terlebih dahulu. Dan masyarakat juga hendaknya mengecek kebenaran informasi tersebut.
Apabila terbukti video mesum tersebut diperankan oleh anggota DPR RI, menurut Abdul sebaiknya ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku karena Indonesia merupakan negara hukum.
“Kalau seandainya kenyataannya benar anggota DPR RI melakukan video mesum, ditindak sesuai hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang berlaku seperti apa ya jalankan seperti itu tidak meleset dari hukum. Negara inikan negara hukum mestinya dikembalikan lagi ke hukum” ujar dia.
Suara Abdul Wahab :
Riska seorang mahasiswi mengungkapkan belum bisa menanggapi lebih banyak mengingat kebenaran video mesum yang melibatkan wakil rakyat ini masih dipertanyakan. Namun menurut Riska jika video mesum tersebut sudah dipastikan kebenarannya, wakil rakyat ini sebaiknya diberhentikan dari jabatannya. Karena sebagai wakil rakyat seharusnya memberikan contoh yang baik kepada rakyat. Riska berharap kepada wakil rakyat agar jujur dan memberikan contoh yang baik kepada rakyat Indonesia.
Suara Riska :
Sementara itu Ariana yang juga seorang mahasiswi mengungkapkan hal yang serupa dengan Riska. Tetapi Ariana berharap kepada wakil rakyat yang tersandung kasus-kasus yang mencoreng nama wakil rakyat, hendaknya memperbaiki apa yang sudah terjadi. Karena tidak mungkin bisa mengulang waktu agar hal tersebut tidak terjadi.
Suara Ariana :
Demikian tanggapan dari masyarakat kota Pontianak mengenai kabar tak sedap yang menerpa anggota wakil rakyat kita. Semua rakyat berharap agar wakilnya dapat memberikan contoh yang baik serta benar-benar menjadi wakilnya dalam memperjuangkan nasib rakyat Indonesia. Semoga kasus video mesum ini cepat terungkap agar tidak ada rasa saling menuduh.